PGRI: Pemerintah Zalim kepada honorer

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo sudah muak dengan tindakan semena-mena yang dilakukan pemerintah. PGRI telah memerintahkan seluruh tenaga honorer baik kategori 2 maupun non kategori untuk melakukan aksi damai pada 15 dan 16 September.

PB PGRI akan memegang komando dalam aksi honorer ini. PGRI menilai kelakuan pemeirntah sudah cenderung pilih kasih.

"Pengangkatan guru bantu menjadi CPNS untuk daerah Jakarta  dengan dasar PP 56/2012 menjadi sebuah  bukti bahwa pemerintah tidak konsisten. PGRI tidak mempersalahkan jika guru bantu DKI diangkat CPNS, namun demikian pemerintah harus memiliki rasa adil terhadap tenaga honorer K2," tegas Sulistyo di Jakarta

Menurut salah seorang guru, jika pemerintah tidak segera mengangkat guru PNS, kondisi SD diberbagai daerah akan semakin memprihatinkan.

Sementara itu Sekolah dasar diberbagai daerah mengeluh kekurang guru kelas. Dalam setiap SD hanya terdapat 1-3 guru PNS. Kepala sekolah pun terpaksa harus ikut mengajar kelas. Menurut salah seorang guru, jika pemerintah tidak segera mengangkat guru PNS, kondisi SD diberbagai daerah akan semakin memprihatinkan.

Sekolah tidak bisa memaksa guru honorer mengajar "full time" layaknya PNS. Karena guru-guru honorer ini juga butuh menghidupi keluarga, sedang honor yang diberikan sekolah tidak seberapa.