PGRI: Langkah moratorium PNS tidak tepat. Sekolah kekurangan 400 ribu guru

Langkah moratorium penerimaan CPNS terutama untuk tenaga guru dan kesehatan sangat disayangkan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI). Banyak SD didaerah kekurang guru tapi pemerintah malah melakukan moratorium.

Ketua PB PGRI Sulistyo sangat heran atas klaim pemerintah bahwa kita sudah kelebihan guru. Sulistyo menyebutkan fakta dilapangan bahwa banyak SD kekurangan tenaga pengajar.

"Itu data darimana? Ngawurr itu. Faktanya kita sangat kekurangan guru!" Tandas Sulistyo.

Menurut Sulistyo semestinya pemerintah tahu persis akan kondisi ini dan menyediakan anggaran untuk menggaji honorer.

Fakta di daerah menunjukkan banyak sekali SD yang hanya memiliki 1-3 guru PNS. 1 yang pasti menjabat Kepala Sekolah. Karena di SD sudah tidak ada lagi guru PNS maka Kepala Sekolah juga ikut mengajar kelas. Disamping itu guru mapel Pendidikan Agama dan Olah raga juga sudah didominasi oleh guru-guru honorer.

Kekurangan tenaga guru PNS tersebut otomatis diisi oleh tenaga honorer. Menurut Sulistyo semestinya pemerintah tahu persis akan kondisi ini dan menyediakan anggaran untuk menggaji honorer. Kondisi dilapangan menunjukan kepala sekolah harus putar otak untuk mencari dana guna menggaji para guru honorer ini.

Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, dikhawatirkan mutu pendidikan akan semakin merosot karena tidak ada keseriusan pemerintah dalam menangani masalah guru honorer tersebut. Koh