Menyikapi gejolak nasib honorer yang kian kabur Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo berharap pemerintah memiliki sikap yang tegas.
Ada jutaan honorer di Indonesia yang nasibnya tidak jelas. Padahal dalam administrasi kepegawaian honorer ini tercatat secara legal. Dalam data pokok pendidikan misalnya, data guru dan tenaga pendidikan tercatat secara rinci.
"Jika pemerintah memang tidak mengakui status guru honorer, bagaimana mungkin kita bisa memiliki NUPTK? kita didata langsung oleh Kemendikbud!" Jelas salah satu guru honorer di Jogja
"Guru honorer juga masuk dalam usulan sertifikasi guru. Namun ketika giliran mau PLPG data kami dicoret!" tambah honorer
"Bukan seperti sekarang ini, tenaganya diakui tapi statusnya tidak dianggap" Jelas salah seorang guru honorer dengan nada kesal.
Para guru honorer berharap jika memang tenaga mereka tidak diakui, pemerintah harus bersikap tegas dengan memberi sanksi yang jelas bagi sekolah maupun pemda yang nekat mempekerjakan dan mengangkat guru honorer. Pemerintah juga harus memberi instruksi kepada seluruh kepala sekolah agar memecat seluruh guru maupun tenaga kependidikan honorer yang sampai saat ini masih bertugas.
"Bukan seperti sekarang ini, tenaganya diakui tapi statusnya tidak dianggap" Jelas salah seorang guru honorer dengan nada kesal.
Dikutip dari berbagai media online ketua PB PGRI Sulistyo mengatakan Kalau pemerintah tidak mau honorer lagi dan maunya tenaga yang fresh graduated, keluarkan instruksi bahwa honorer tidak ada lagi. Koh

Tidak ada komentar
Posting Komentar